Bojonegoro – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP Cipta Karya). Rapat ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembahasan rencana kerja pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2026. (12/1/2026)
Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komisi D secara khusus mencermati capaian pembangunan fisik sepanjang tahun 2025, mulai dari progres pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, tingkat serapan anggaran, hingga berbagai kendala teknis yang ditemui di lapangan.
Dalam forum tersebut, Komisi D menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik. DPRD mengingatkan agar setiap proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, tepat waktu, serta mengedepankan aspek keselamatan, ketahanan infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan pembangunan ke depan lebih optimal dan akuntabel.
Selain evaluasi, rapat kerja juga menjadi momentum untuk mematangkan rencana kerja Tahun Anggaran 2026. Komisi D meminta agar perangkat daerah menyusun perencanaan program pembangunan secara komprehensif, terintegrasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Penentuan program diharapkan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Melalui rapat kerja ini, Komisi D DPRD Bojonegoro berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat, sehingga pembangunan infrastruktur daerah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
