Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan pagu belanja APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Angka ini merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD TA 2026.
Meskipun terdapat penyesuaian akibat penurunan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro berkomitmen penuh agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti, menegaskan bahwa kepentingan publik tetap menjadi fokus utama di tengah dinamika anggaran.
“Meski pendapatan transfer mengalami penurunan, kami pastikan program-program daerah dan pelayanan dasar yang menyasar langsung ke masyarakat tetap berjalan maksimal,” ungkap Anie, Rabu (7/1/2026).
Sebagai bukti keberpihakan pada rakyat, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor krusial jauh melampaui ketentuan minimal (mandatory spending) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Berdasarkan data BPKAD Kabupaten Bojonegoro, belanja sektor Kesehatan dari kewajiban minimal Rp 533 miliar (10%), Kabupaten Bojonegoro justru mengalokasikan Rp 1,26 triliun (di luar gaji ASN). Terdapat penambahan signifikan sebesar Rp 727 miliar untuk memastikan akses kesehatan warga Bojonegoro tetap terjamin.
Pada sektor pendidikan sebagai komitmen memajukan kualitas SDM di Kabupaten Bojonegoro ditunjukkan dengan alokasi sebesar Rp 2,38 triliun (36,63%). Angka ini naik Rp 1,09 triliun dari batas minimal yang seharusnya hanya Rp 1,29 triliun.
Sedangkan sektor infrastruktur, untuk menunjang mobilitas dan ekonomi, anggaran infrastruktur dipatok sebesar Rp 2,35 triliun (43,95% dari belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer). Angka ini lebih tinggi Rp 210 miliar dari kewajiban minimal sebesar Rp 2,14 triliun (40%).
“Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam pelayanan publik tetap menjadi prioritas demi mendukung produktivitas masyarakat,” katanya.
Dengan postur belanja APBD Kabupaten Bojonegoro T.A 2026 sebesar Rp 6,49 triliun ini, Pemkab Bojonegoro optimis dapat terus mendorong pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah kabupaten.
