BOJONEGORO – Menjelang agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bojonegoro yang dijadwalkan mulai Rabu (25/03/2026), internal Partai Golkar mulai memanaskan mesin pengawasan.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menginstruksikan seluruh anggota fraksinya di legislatif untuk melakukan “bedah total” terhadap dokumen LKPJ tersebut. Ia menekankan bahwa evaluasi tahun ini tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus menyentuh substansi efektivitas anggaran.
Soroti Program “Mandul” dan Kinerja OPD.
Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa fokus utama fraksi adalah mengidentifikasi program dan kegiatan yang gagal mencapai target. Menurutnya, kegagalan realisasi harus dikaji secara mendalam untuk mengetahui akar masalahnya.
“Kami minta Fraksi Golkar membedah APBD secara detail. Lihat indikatornya, sasarannya, hingga realisasi program tersebut. Apakah kegagalan itu disebabkan oleh perencanaan program yang tidak tepat sejak awal, atau karena pelaksana program (Kepala OPD) yang tidak serius?” ujar Ahmad Supriyanto.
Ia juga menambahkan bahwa program-program yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat harus dievaluasi total.
“Evaluasi dan Ganti”
Sebagai sosok yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Setyo Wahono – Nurul Azizah, Ahmad Supriyanto memberikan catatan khusus kepada kepemimpinan daerah tahun 2026 ini. Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak ragu mencopot pejabat yang menghambat visi-misi daerah.
“Waktu terus berjalan, sedangkan visi dan misi Bupati harus segera dituntaskan. Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk bersikap tegas. Jika ada Kepala OPD yang tidak serius menjalankan visi-misi, segera dievaluasi dan diganti,” tegasnya saat di konfirmasi melalui akun Wathsapp ketika sedang menjalankan Ibadah Umrah di Makkah.
Langkah ini diambil guna memastikan sisa masa jabatan pemerintahan dapat berjalan optimal. Golkar menilai, ketegasan dalam memimpin birokrasi menjadi kunci agar anggaran daerah benar-benar terserap untuk kepentingan publik, bukan habis pada kegiatan yang tidak terukur.
Pembahasan LKPJ di gedung DPRD hari ini diprediksi akan berlangsung dinamis, mengingat Fraksi Golkar dipastikan akan membawa data hasil “bedah” program tersebut ke meja pimpinan rapat.
