Bojonegoro – Langkah strategis mitigasi bencana hingga kesiapan SDM yang kompeten menjadi salah satu konsen Pemkab Bojonegoro dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, Pemkab menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan banyak pihak. FGD Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026 ini digelar di Productive Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, selama dua hari dari Kamis (16/07/2026) hingga Jumat (17/7/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menyoroti sejumlah tantangan ekologis dan geografis yang dihadapi Bojonegoro saat ini. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian serius meliputi potensi aktivitas Sesar Kendeng, potensi bencana sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, hingga dampak penggundulan hutan yang memicu problem lingkungan tersendiri. Selain itu, Bupati juga menyoroti fenomena perubahan iklim yang memicu suhu ekstrem serta ancaman angin puting beliung.
Bupati meyakini pihak BPBD telah melakukan pemetaan risiko sejak awal. Pemetaan ini harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) serta pembangunan infrastruktur pendukung yang berbasis teknologi. Mulai dari aktivitas Sesar Kendeng, pemetaan kebutuhan di sepanjang aliran Bengawan Solo dan daerah ekstrem harus menjadi dasar intervensi kita. Setelah pemetaan tuntas, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi harus segera dilakukan.
“Seperti Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) menjadi sangat penting. Kita harus memaksimalkan seluruh perangkat yang ada di desa, mulai dari media sosial, sirine, hingga radio komunikasi agar penyebaran informasi kebencanaan dari BNPB atau BMKG dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat,” ujar Bupati Setyo Wahono.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi. Utamanya yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sinergi ini termasuk jajaran TNI, Polri, serta para relawan penanggulangan bencana agar kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan di lapangan dapat dimaksimalkan. Utamanya untuk kebutuhan urgensi seperti proses evakuasi.
Bupati meminta agar mitigasi juga diarahkan pada penemuan titik sumber air baru di daerah yang kerap mengalami kekeringan. Masalah penurunan tingkat kesuburan tanah di sektor pertanian, serta tantangan di kawasan industri minyak dan gas bumi (oil and gas), khususnya di wilayah Ring 1, juga harus diantisipasi dampak perubahan iklimnya dan unsur tanahnya.
“FGD hari ini harus menghasilkan rumusan yang konkrit dan dapat diimplementasikan. Kita harus berkolaborasi erat dengan BMKG maupun BNPB untuk memberikan solusi terbaik serta bantuan yang nyata bagi masyarakat, yang didasarkan pada hasil dokumen kontingensi ini,” pungkas Bupati Wahono.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksi menegaskan, penyusunan dokumen rencana kontingensi ini merupakan wujud nyata komitmen mitigasi bencana di Bojonegoro. Dokumen ini dirancang bukan sekadar sebagai pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah panduan taktis yang terukur.
“Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang terukur. Di dalamnya tergambar jelas siapa berbuat apa, kapan bertindak, dan bagaimana alur koordinasi ketika status kegawatdaruratan ditetapkan,” tegas Heru.
