Bojonegoro – APBD Kabupaten Bojonegoro 2027 diproyeksikan sebesar Rp 5,1 triliun dengan proyeksi belanja sejumlah Rp 4,9 triliun. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyusun integrasi program prioritas serta optimalisasi kemandirian fiskal mengingat dana transfer pusat yang kian mengerucut.
Pada Kamis (16/7/2026) lalu, juga telah dilaksanakan Rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan RKPD 2027 Bersama Banggar DPRD beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD.
Kepala Badan Perencanaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Helmy Elisabeth menjelaskan, meskipun nilai APBD selama tiga tahun terakhir menunjukan tren menurun, Pemkab Bojonegoro tetap fokus pada 5 prioritas tematik pembangunan yaitu Penurunan Kemiskinan, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, serta konektivitas wilayah dan penanganan kebencanaan. Selain itu juga menjaga keselarasan dengan program prioritas Provinsi Jatim dan Program Prioritas Nasional “Asta Cita”.
Tercatat, meski pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan mengalami penurunan -8,78, sektor pertanian tumbuh 11,38 persen (y-o-y) pada triwulan I Tahun 2026. Program prioritas masyarakat, utamanya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus utama dengan pengawalan ketat agar berdampak langsung pada masyarakat.
Dari proyeksi APBD 2027, terdapat beberapa belanja wajib yang mengikat tahun 2027 yang berbasis kemasyarakatan seperti BPJS Ketenagakerjaan, UHC program penanganan kemiskinan antara lain melalui Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan beasiswa.
Berikut Postur APBD Bojonegoro tiga tahun terakhir
-Postur APBD Tahun Anggaran 2024 : Rp 8,2 triliun
-Postur APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7,8 triliun
-Postur APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,4 triliun.
